Webinar Agraria

CARA MUDAH SERTIFIKASI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH DAN BUMN MELALUI KONSEP 3 IN 1 IN THE LAND ACQUISITION

Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah mutlak ada untuk menghindari permasalahan sengketa tanah. Klaim pemilikan tanah oleh lebih dari satu pihak bisa terjadi mengingat aset tanah bersifat sangat strategis dan nilainya tidak turun dan justru mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bersama Kementerian Keuangan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah

Namun demikian, belum seluruh aset tanah milik negara telah bersertifikat. Sebagai contohnya di daerah Surabaya, berdasarkan data KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara) Surabaya, sebanyak 1.079 bidang tanah belum bersertifikat. Selain itu juga ada beberapa masalah terkait dengan pengelolaan asset, khususnya pada aset desa yaitu perlakukan tanah bengkok atau tanah kas desa, pemeliharaan aset desa, harga perolehan aset, penyusutan, perlakukan aset yang sudah tidak digunakan lagi, pemanfaat aset oleh pihak lain, pelaporan aset dan penghapusan aset desa.

Melihat begitu pentingnya pengelolaan aset negara, khususnya aset tanah, Magnet Solusi Integra menghadirkan webinar yang membahas mengenai Pentingnya Sertifikasi Tanah Bagi Pemerintah Daerah dan BUMN.

Dengan sertifikasi tanah, akan menghasilkan Empat keuntungan : Pertama, Kepastian Hak Atas Tanah, dari segi yuridis mengenai status haknya, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada tidaknya hak-hak dan kepentingan orang lain. Ini diperlukan karena status tanah itu bermacam-macam yang masing-masing memberikan wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang berbeda kepada pihak yang mempunyai. Kedua, Kepastian Subyek Haknya, Kepastian mengenai siapa yang mempunya tanah diperlukan untuk mengetahui dengan siapa kita berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah mengenai ada tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga diperlukan untuk mengetahui perlu tidaknya diadakan tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman. Ketiga, Kepastian Obyek Haknya, Kepastian mengenai bidang teknis (yaitu kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkuta). Hal ini diperlukan untuk menghindari sengketa dikemudian hari baik dengan pihak yang menyerahkan maupun dengan pihak-pihak yang mempunyai tanah yang berbatasan. Keempat, Kepastian Hukumnya, bagi pemegang hak atas tanah, Pendaftaran Tanah bermanfaat memberikan rasa aman, memudahkan melakukan peralihan hak atas tanah, dapat dijadikan jaminan utang dan membantu Pemerintah dalam penetapan IPEDA.

4 thoughts on “Webinar Agraria

Leave a Reply

Your email address will not be published.