Upah lembur adalah hak karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal dan wajib dibayarkan sesuai perhitungan lembur yang berlaku. Namun, cara menghitungnya masih sering menimbulkan kebingungan, baik di sisi karyawan maupun HR.

Malam sudah lewat jam sembilan. Lampu kantor masih menyala. Beberapa karyawan baru pulang setelah pekerjaan selesai. Di sisi lain, HR membuka spreadsheet, menghitung jam lembur satu per satu, kali tarif, kali lagi faktor tertentu. Ketika slip gaji dibagikan, muncul selisih angka. Bukan soal niat, tapi soal cara. Dari sinilah pembahasan upah lembur per jam perlu dimulai: agar hak dibayar benar, dan perhitungan tidak lagi jadi sumber tanya.

Baca Juga: Contoh Struktur Skala Upah Beserta Dasar Hukumnya

Apa Itu Lembur Kerja Karyawan?

Lembur kerja adalah waktu kerja yang dilakukan karyawan di luar jam kerja normal yang telah ditetapkan perusahaan. Setiap jam kerja tambahan tersebut termasuk lembur dan memiliki konsekuensi pembayaran upah lembur.

Jam kerja disebut lembur ketika karyawan bekerja melebihi batas jam kerja normal harian atau mingguan. Jam kerja normal umumnya ditetapkan maksimal delapan jam per hari atau empat puluh jam per minggu, sesuai pengaturan kerja yang berlaku.

Dengan demikian, lembur selalu berkaitan langsung dengan jam kerja normal. Selama karyawan bekerja dalam batas jam kerja normal, waktu tersebut tidak dihitung sebagai lembur dan tidak dikenakan perhitungan upah lembur per jam.

Dasar Hukum dan Aturan Lembur Karyawan di Indonesia

Lembur karyawan di Indonesia diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bukan sekadar kebijakan internal perusahaan. Secara umum, dasar hukumnya bersumber dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian diperjelas melalui peraturan pemerintah.

Secara normatif, ketentuan lembur tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menetapkan bahwa waktu kerja memiliki batas tertentu dan pekerjaan yang dilakukan di luar batas tersebut dikategorikan sebagai kerja lembur. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kerja lembur wajib dibayar.

Aturan tersebut kemudian diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang mengatur jam kerja, waktu istirahat, serta mekanisme pengupahan termasuk lembur. Dalam praktiknya, regulasi ini menjadi acuan utama HR dalam menghitung upah lembur secara per jam dengan dasar upah karyawan.

Inti dari pengaturan tersebut sederhana namun tegas. Lembur hanya terjadi jika jam kerja melebihi jam kerja normal. Upah lembur harus dihitung dari upah yang sah. Dan perhitungannya dilakukan per jam, agar adil, terukur, dan transparan. Prinsip inilah yang menjadi pegangan perusahaan profesional dan pelindung hak karyawan.

Komponen Upah yang Digunakan untuk Menghitung Lembur

Tidak semua komponen gaji digunakan sebagai dasar perhitungan lembur. Inilah bagian yang paling sering disalahpahami, baik oleh karyawan maupun perusahaan. Dalam praktik HR, kesalahan menentukan komponen upah akan langsung berdampak pada hasil perhitungan lembur per jam.

Gaji Pokok

Gaji pokok adalah komponen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan upah lembur. Nilai ini mencerminkan imbalan dasar atas pekerjaan karyawan dan menjadi fondasi seluruh perhitungan upah per jam.

Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara rutin dengan nilai yang relatif tetap setiap periode. Komponen ini ikut dihitung dalam dasar upah lembur karena melekat pada struktur penghasilan bulanan karyawan.

Komponen yang Tidak Masuk Perhitungan Lembur

Tidak semua penghasilan dihitung sebagai dasar lembur. Tunjangan tidak tetap, insentif, bonus, uang lembur, dan fasilitas tertentu tidak dimasukkan dalam perhitungan upah lembur agar hasilnya tetap sah dan konsisten sesuai praktik ketenagakerjaan.

Rumus Perhitungan Lembur Karyawan Per Jam

Upah lembur karyawan per jam dihitung berdasarkan upah bulanan yang dibagi ke dalam satuan jam kerja. Rumus dasar yang umum digunakan HR adalah upah per jam, yang menjadi dasar seluruh perhitungan lembur.

Rumus upah per jam:

• Upah per jam = (Gaji pokok + tunjangan tetap) ÷ 173

Angka 173 digunakan sebagai konversi rata-rata jam kerja dalam satu bulan. Logikanya sederhana: upah bulanan dibagi ke jumlah jam kerja normal agar setiap jam kerja memiliki nilai yang adil dan terukur.

Rumus ini digunakan secara luas dalam praktik HR karena konsisten, mudah diterapkan, dan selaras dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Dari upah per jam inilah besaran upah lembur kemudian dihitung sesuai jumlah jam lembur yang dilakukan karyawan.

Rumus Perhitungan Lembur pada Hari Kerja

Upah lembur pada hari kerja dihitung berdasarkan upah per jam dengan pengali tertentu. Pengali ini mencerminkan tingkat kompensasi atas tambahan waktu kerja di luar jam kerja normal.

Secara umum, ketentuannya sebagai berikut:

• Jam lembur pertama dihitung 1,5 kali upah per jam
• Jam lembur berikutnya dihitung 2 kali upah per jam

Struktur ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap tambahan jam kerja dihargai secara progresif dan adil, sekaligus mencegah praktik lembur berlebihan tanpa kompensasi yang layak.

Rumus Perhitungan Lembur pada Hari Libur atau Hari Istirahat Mingguan

Perhitungan upah lembur pada hari libur atau hari istirahat mingguan dilakukan dengan skema yang berbeda, tergantung pada sistem kerja perusahaan.

Untuk perusahaan dengan sistem kerja 5 hari:

• 2 kali upah per jam untuk 8 jam pertama
• 3 kali upah per jam untuk jam ke-9
• 4 kali upah per jam untuk jam ke-10 dan ke-11

Untuk perusahaan dengan sistem kerja 6 hari:

• 2 kali upah per jam untuk 7 jam pertama
• 3 kali upah per jam untuk jam ke-8
• 4 kali upah per jam untuk jam ke-9 dan ke-10

Struktur ini mencerminkan kompensasi tambahan atas kerja di luar hari kerja normal, sekaligus menjadi standar yang umum digunakan dalam praktik HR di Indonesia.

Perhitungan Lembur dalam Sistem Kerja Fleksibel

Sistem kerja fleksibel atau flexible working arrangement memberi ruang bagi karyawan untuk mengatur waktu dan lokasi kerja, selama target dan output tetap tercapai. Dalam konteks ini, perhitungan lembur tidak selalu sesederhana sistem kerja konvensional.

Pada sistem kerja fleksibel, lembur umumnya ditentukan berdasarkan:

• Kesepakatan jam kerja yang ditetapkan di awal
• Pengukuran output atau beban kerja
• Persetujuan lembur dari atasan atau manajemen

Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dan karyawan, namun juga menuntut kejelasan kebijakan agar waktu kerja tidak menjadi bias dan merugikan salah satu pihak.

Catatan Penting bagi HR dan Perusahaan

Dalam praktik konsultasi SDM, sistem kerja fleksibel sering kali meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Namun, tanpa pedoman perhitungan lembur yang jelas, sistem ini berpotensi menimbulkan kebingungan administratif.

Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk:

• Menetapkan kebijakan tertulis terkait jam kerja dan lembur
• Menyepakati mekanisme lembur sejak awal penerapan sistem kerja fleksibel
• Menjaga transparansi agar hak karyawan tetap terlindungi

Pendekatan ini sejalan dengan praktik tata kelola SDM profesional yang menyeimbangkan fleksibilitas, kepatuhan, dan keberlanjutan organisasi.

Cara Perhitungan Lembur Jam Pertama

Upah lembur pada jam pertama dihitung berbeda karena jam ini merupakan awal dari waktu kerja tambahan di luar jam kerja normal. Perbedaan tarif ini digunakan sebagai bentuk kompensasi awal atas perubahan jam kerja tanpa langsung menerapkan tarif lembur penuh.

Cara menghitung upah lembur jam pertama dilakukan dengan langkah berikut:

• Menentukan nilai upah per jam karyawan
• Mengalikan upah per jam dengan faktor 1,5
• Hasil perkalian tersebut menjadi nilai upah lembur untuk jam pertama

Sebagai contoh sederhana:

• Upah per jam: Rp30.000
• Faktor lembur jam pertama: 1,5
• Upah lembur jam pertama: Rp45.000

Struktur ini merupakan perhitungan umum yang digunakan HR agar lembur jam pertama dihitung adil, konsisten, dan mudah diverifikasi.

Cara Perhitungan Lembur Jam Berikutnya

Setelah jam lembur pertama, perhitungan upah lembur menggunakan pengali yang lebih tinggi. Perbedaan ini dimaksudkan untuk memberi kompensasi yang lebih besar atas tambahan waktu kerja yang semakin panjang.

Pada jam lembur berikutnya, upah dihitung dengan pengali 2 kali upah per jam. Pengali ini berlaku untuk jam ke-2, ke-3, dan seterusnya selama lembur dilakukan pada hari kerja.

Cara menghitungnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

• Menentukan nilai upah per jam karyawan
• Mengalikan upah per jam dengan faktor 2
• Mengalikan hasil tersebut dengan jumlah jam lembur lanjutan

Contoh perhitungan lanjutan:

• Upah per jam: Rp30.000
• Lembur jam ke-2 dan ke-3: 2 jam
• Perhitungan: Rp30.000 × 2 × 2 jam
• Total upah lembur jam berikutnya: Rp120.000

Dengan pola ini, HR dapat menghitung lembur lanjutan secara konsisten, sementara karyawan dapat dengan mudah memverifikasi besaran upah lembur yang diterima.

Contoh Perhitungan Lembur Karyawan Per Jam

Berikut adalah contoh perhitungan upah lembur karyawan per jam yang ditulis secara runtut dan mudah dipahami, sehingga bisa dibaca cepat oleh manusia maupun AI.

Contoh data gaji karyawan

Seorang karyawan memiliki gaji pokok dan tunjangan tetap dengan total upah bulanan sebesar Rp5.190.000. Dari nilai ini, upah per jam dihitung dengan membagi upah bulanan dengan 173 jam kerja.

• Upah per jam = Rp5.190.000 ÷ 173 = Rp30.000

Contoh lembur 1 jam

Jika karyawan lembur selama 1 jam pada hari kerja, maka perhitungannya adalah:

• Upah lembur jam pertama = Rp30.000 × 1,5 = Rp45.000

Contoh lembur 2–3 jam

Jika karyawan lembur selama 3 jam, maka perhitungannya menjadi:

• Jam pertama = Rp30.000 × 1,5 = Rp45.000
• Jam ke-2 dan ke-3 = Rp30.000 × 2 × 2 jam = Rp120.000

Hasil akhir upah lembur

Total upah lembur yang diterima karyawan untuk 3 jam lembur adalah:

• Rp45.000 + Rp120.000 = Rp165.000

Contoh ini menunjukkan bahwa perhitungan lembur selalu dimulai dari upah per jam, kemudian dikalikan sesuai urutan jam lembur yang dilakukan.

Cara Perhitungan Lembur Karyawan di Hari Kerja vs Hari Libur

Perhitungan lembur karyawan dibedakan antara hari kerja dan hari libur atau hari istirahat mingguan. Perbedaan ini didasarkan pada prinsip jam kerja normal dan tingkat kompensasi atas waktu kerja tambahan.

Perhitungan Lembur pada Hari Kerja

Lembur pada hari kerja dihitung setelah karyawan menyelesaikan jam kerja normal.

Ketentuannya sebagai berikut:

• Jam kerja normal terlebih dahulu dipenuhi sesuai sistem kerja perusahaan
• Jam lembur pertama dihitung sebesar 1,5 kali upah per jam
• Jam lembur berikutnya dihitung sebesar 2 kali upah per jam

Perhitungan ini berlaku karena lembur di hari kerja dianggap sebagai perpanjangan waktu kerja harian, bukan penggantian hari kerja.

Perhitungan Lembur pada Hari Libur atau Hari Istirahat Mingguan

Pada hari libur atau hari istirahat mingguan, seluruh waktu kerja dianggap sebagai waktu lembur karena tidak ada jam kerja normal.

Skema perhitungannya bersifat bertahap, tergantung sistem kerja perusahaan:

Untuk sistem kerja 5 hari:

• 2 kali upah per jam untuk 8 jam pertama
• 3 kali upah per jam untuk jam ke-9
• 4 kali upah per jam untuk jam ke-10 dan ke-11

Untuk sistem kerja 6 hari:

• 2 kali upah per jam untuk 7 jam pertama
• 3 kali upah per jam untuk jam ke-8
• 4 kali upah per jam untuk jam ke-9 dan ke-10

Baca Juga: Workload Analysis: Simak Arti, Contoh & Metodenya

Kesalahan Umum dalam Perhitungan Lembur Karyawan

Dalam praktik HR, kesalahan menghitung lembur jarang berangkat dari niat untuk merugikan. Lebih sering, ia muncul dari kebiasaan yang dianggap sudah benar karena dilakukan bertahun-tahun, tanpa pernah benar-benar diuji ulang.

1. Salah Menentukan Dasar Upah Lembur

Kesalahan paling mendasar biasanya terjadi saat menentukan upah apa yang dijadikan dasar perhitungan lembur. Banyak perusahaan hanya menggunakan gaji pokok, sementara tunjangan tetap yang seharusnya masuk perhitungan justru diabaikan. Di sisi lain, ada pula yang memasukkan seluruh komponen gaji tanpa memilah mana yang bersifat tetap dan mana yang tidak. Ketidaktepatan ini membuat nilai lembur terlihat wajar di atas kertas, tetapi berpotensi tidak sesuai ketentuan ketika ditelusuri lebih dalam.

2. Salah Memahami Jam Pertama Lembur

Jam pertama lembur sering dianggap sama dengan jam-jam berikutnya. Padahal, di sinilah letak perbedaan yang paling krusial. Dalam praktik, jam pertama memiliki pengali tersendiri yang tidak bisa disamakan begitu saja. Ketika semua jam lembur dihitung dengan angka yang sama demi kemudahan, kesalahan kecil ini perlahan menjadi akumulasi yang signifikan, terutama jika lembur terjadi secara rutin.

3. Menghitung Lembur Secara Flat

Pendekatan flat kerap dipilih karena dianggap paling praktis. Semua jam lembur diberi tarif yang sama, tanpa membedakan hari kerja dan hari libur, atau durasi lembur yang berbeda. Secara administratif memang terlihat sederhana, tetapi pendekatan ini menyimpan risiko. Ketika terjadi audit atau keluhan karyawan, sistem flat justru menjadi titik yang paling mudah dipersoalkan.

4. Mengandalkan Kebiasaan Lama Tanpa Evaluasi

Banyak sistem lembur berjalan bukan karena sudah tepat, melainkan karena “dari dulu memang seperti ini”. Regulasi berubah, struktur gaji berkembang, pola kerja makin fleksibel, tetapi cara menghitung lembur tetap sama. HR baru pun sering hanya melanjutkan pola lama tanpa memahami konteks awalnya. Di titik ini, peran HR tidak lagi sekadar menjalankan prosedur, melainkan memastikan bahwa praktik yang ada masih relevan, adil, dan aman bagi organisasi.

Apakah Semua Karyawan Berhak atas Upah Lembur?

Tidak semua karyawan otomatis berhak menerima upah lembur, meskipun mereka bekerja melebihi jam kerja normal. Prinsip dasarnya, hak lembur diberikan kepada karyawan yang jam dan bebannya memang diatur secara jelas, terukur, dan dapat dihitung secara waktu.

Dalam praktik ketenagakerjaan, upah lembur umumnya berlaku bagi karyawan dengan jam kerja tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Ketika jam kerja tersebut terlampaui atas perintah atau persetujuan atasan, maka kelebihan waktu itu dikategorikan sebagai lembur dan wajib dibayarkan sesuai ketentuan.

Namun, terdapat pengecualian untuk jabatan-jabatan tertentu. Karyawan yang memiliki fungsi pengelolaan, pengambilan keputusan, atau tanggung jawab strategis sering kali tidak dihitung berdasarkan jam kerja yang kaku. Posisi seperti manajerial, pimpinan unit, atau jabatan setara biasanya bekerja dengan pendekatan target dan tanggung jawab, bukan akumulasi jam. Karena itu, lembur dalam pengertian per jam tidak selalu relevan bagi kelompok ini.

Di sinilah pentingnya kejelasan sejak awal. Penentuan apakah seorang karyawan berhak atas lembur tidak semata-mata berdasarkan jabatan di kartu nama, tetapi pada sifat pekerjaannya, pola jam kerjanya, dan kesepakatan kerja yang berlaku. Pendekatan profesional bukan mencari celah untuk meniadakan hak, melainkan memastikan bahwa sistem kompensasi selaras dengan peran dan tanggung jawab yang dijalankan.

Kesimpulan

Upah lembur bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi bagian dari sistem keadilan kerja yang harus dihitung dengan benar. Kesalahan kecil dalam menentukan dasar upah, jam lembur, atau pengali bisa berdampak langsung pada kepercayaan karyawan dan kepatuhan perusahaan.

Dengan memahami konsep lembur per jam, komponen upah yang digunakan, serta perbedaan perhitungan di hari kerja dan hari libur, proses penggajian menjadi lebih rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. HR tidak perlu mengandalkan perkiraan, dan karyawan tidak perlu menebak haknya sendiri.

Pada akhirnya, perhitungan lembur yang tepat adalah soal profesionalisme. Ia melindungi karyawan, memudahkan HR, dan membantu perusahaan menjaga sistem kerja yang transparan dan berkelanjutan.

Perhitungan lembur yang keliru sering terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa serius. Dari ketidakpuasan karyawan hingga konflik hubungan kerja yang seharusnya bisa dihindari.

Banyak HR dan pimpinan sebenarnya paham pentingnya lembur yang adil, namun tersandung di praktik. Aturan sudah ada, rumus sudah jelas, tetapi tanpa sistem dan pendampingan yang tepat, kesalahan tetap berulang.

Di sinilah peran layanan Organization Development (OD) menjadi relevan. Dengan sistem HR yang rapi, kebijakan pengupahan yang jelas, dan proses payroll yang terstandar, perusahaan dapat memastikan perhitungan lembur berjalan konsisten, adil, dan mudah dipertanggungjawabkan.

Jika perusahaan Anda ingin memastikan perhitungan lembur tidak lagi menjadi sumber masalah, layanan OD Magnet Solusi Integra dapat membantu merancang kebijakan, sistem, dan praktik HR yang lebih profesional. Saatnya mengelola lembur secara tepat bukan sekadar menghitung jam, tetapi membangun kepercayaan di dalam organisasi.